fixbet
-
2024-10-07 04:03:54 Source:fixbet
Browse(2682)
fixbet,sukses88,fixbet jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024 membolehkan partai politik di DPRD mengusung calon kepala daerah di Pilkada. MK beralasan aturan ini untuk menjaga agar suara sah yang diperoleh partai di Pemilu dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi. Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR. Karena ada partai politik yang tidak bisa menyalurkan aspirasi di DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold. Namun, dia mengungkapkan, MK selalu menolak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen. “Harusnya (pemahaman serupa juga digunakan di DPR), cuman kan PHPU terkait hal tersebut selama ini masih sering ditolak MK, alasannya selalu karena open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah partai politik,” kata Nasrullah saat dihubungi. Selain itu, dia mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di Pemilu 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan bisa mengusung calon presiden.Pakar Hukum Nilai MK Tidak Konsisten soal Ambang Batas
Kamis, 22 Agustus 2024 – 14:40 WIB Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Senin (22/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN
Previous article:inter77 login
Next article:damri togel
Related reading
- ● mimpi menanam padi
- ● domino n apk
- ● arti mimpi mencuri uang menurut primbon jawa
- ● arti mimpi ditembak pistol orang tak dikenal
- ● demo koi gate
- ● arti mimpi bawa mobil
- ● mega188 login
- ● capitaltoto wap
- ● prediksi cambodia 99
- ● link alternatif jonitogel
- ● paguyuban4d
- ● erek erek 2d 19
- ● kodal hk
- ● dwp togel
- ● lion4dbet