erek erek banteng
-
2024-10-07 06:35:13 Source:erek erek banteng
Browse(7542)
erek erek banteng,menu masakan desa,erek erek banteng KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) menegaskan penguatan tata kelola internal partai politik (parpol) mewujudkan partai politik yang demokratis dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum dan HAM Baroto menilai penguatan tata kelola internal dapat membuat partai politik kembali kepada muruah masing masing. "Apabila parpol berfungsi dengan baik, maka tujuan untuk membangun negara yang demokratis bisa tercapai," kata Baroto dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/9). Baca juga : Banyak Partai Politik Mati Suri Ia mengatakan salah satu permasalahan tata kelola internal partai politik yang terjadi saat ini berupa ketidaksesuaian langkah dengan standar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Dalam AD/ART, biasanya suatu partai politik telah menetapkan waktu penyelenggaraan kongres maupun musyawarah nasional (munas) hingga mekanisme pergantian kepengurusan. Namun saat ini, dirinya melihat banyak partai tak dikenal yang tiba-tiba mengajukan perubahan kepengurusan kepada Ditjen AHU Kemenkum dan HAM tanpa menyelenggarakan kongres atau munas. Baca juga : Satu Dekade Program JKN, Indonesia Jadi Pencapaian UHC Tercepat Selain ketidaksesuaian langkah partai politik dengan AD/ART, dia membeberkan terdapat beberapa permasalahan lainnya dalam tata kelola internal partai politik, yakni peran pemerintah terhadap partai politik, status badan hukum partai politik apabila ada pelanggaran administrasi, mekanisme evaluasi partai politik, hingga fenomena akuisisi partai. Kemenkum dan HAM mencatat terdapat 76 partai politik berbadan hukum, namun hanya 44 partai politik yang aktif hingga saat ini, termasuk tiga partai baru, yakni Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) serta 18 partai yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu). Selain itu, tercatat pula sebanyak 21 partai melakukan perubahan nama dan 14 partai politik merupakan akuisisi. Sebagai salah satu implikasi berbagai permasalahan tata kelola internal yang ada, Baroto menyebutkan partai politik yang baru lahir saat ini cenderung hanya melahirkan politikus, bukan negarawan. "Ini berbeda dengan partai-partai lama yang memang sudah settlesampai saat ini," pungkasnya. (Ant/J-2)
Previous article:live chat waktogel
Next article:idx bbtn
Related reading
- ● winstar4d link alternatif
- ● mangga togel
- ● nomor cicak dalam togel
- ● kiper terbaik fifa 23
- ● binatang togel hari ini
- ● kingdomtoto 98toto
- ● dp96 slot
- ● erek erek tidur
- ● bilbao vs valencia
- ● mimpi ayam bertelur
- ● busur4d
- ● buku mimpi 14
- ● venezuela segunda division
- ● mimpi ditembak tapi tidak mati
- ● codashop domino top up