erek erek maling
-
2024-10-07 16:59:51 Source:erek erek maling
Browse(63)
erek erek maling,erek-erek ikan gabus,erek erek maling jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024 membolehkan partai politik di DPRD mengusung calon kepala daerah di Pilkada. MK beralasan aturan ini untuk menjaga agar suara sah yang diperoleh partai di Pemilu dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi. Praktisi hukum Nasrullah menilai pandangan MK tersebut seharusnya berlaku juga dalam menjaga suara partai di DPR. Karena ada partai politik yang tidak bisa menyalurkan aspirasi di DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold. Namun, dia mengungkapkan, MK selalu menolak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen. “Harusnya (pemahaman serupa juga digunakan di DPR), cuman kan PHPU terkait hal tersebut selama ini masih sering ditolak MK, alasannya selalu karena open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah partai politik,” kata Nasrullah saat dihubungi. Selain itu, dia mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di Pemilu 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan bisa mengusung calon presiden.Pakar Hukum Nilai MK Tidak Konsisten soal Ambang Batas
Kamis, 22 Agustus 2024 – 14:40 WIB Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Senin (22/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN
Previous article:buku 2d bergambar lengkap
Next article:erek erek63
Related reading
- ● 808 live score
- ● agen toto macau
- ● jodohtoto slot
- ● mimpi mancing togel bergambar
- ● ucl 2006
- ● menangkap burung perkutut togel
- ● erek-erek suroboyo
- ● erek erek 2d 57
- ● kapan messi lahir
- ● data hongkong 2004 sampai 2022
- ● foto cristiano ronaldo di real madrid
- ● erek erek 2d 28
- ● no togel 09 gambar
- ● erek 54
- ● hem item