fafa855 link alternatif
-
2024-10-07 08:31:30 Source:fafa855 link alternatif
Browse(55)
fafa855 link alternatif,data sgp 2018-2023,fafa855 link alternatif jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyoroti keberadaan lembaga negara independen ataustate auxiliary agencyyang banyak dibentuk pascareformasi 1998. Bamsoet menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah filsafat hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN) program doktor (S3) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara daring di Jakarta, Sabtu (25/5). Pembentukan lembaga negara independen ini berfungsi untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. "Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Namun, keberadaannya walaupun bersifat publik, karena prosesnya dilakukan secara politik, tidak jarang kita temui mereka terpolarisasi kepentingan politik sehingga menjadi tidak independen," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu. Dosan pascasarjana doktor ilmu hukum FH Universitas Trisakti itu mengungkapkan saat ini ada puluhan lembaga negara atau komisi independen yang dibentuk untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas para aparatur negara. Dia menjelaskan pembentukan lembaga negara independen ada yang didasari oleh UUD 1945, semisal, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Ada pula yang dibentuk oleh TAP MPR, undang-undang ataupun peraturan dibawahnya seperti KPPU, Komnas HAM, Komisi Informasi Publik, Komisi Hukum Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dasar pembentukan lembaga negara independen tersebut, karena munculnya tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen dan dapat dipercaya. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari anggaran negara," ungkap Bamsoet.Soroti Banyaknya Jumlah Lembaga Negara di Indonesia, Bamsoet Nilai Perlu Dikaji Ulang
Sabtu, 25 Mei 2024 – 21:07 WIB Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memberikan kuliah filsafat hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN) program doktor (S3) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara daring di Jakarta, Sabtu (25/5). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI
Previous article:kumpulan situs infini
Next article:potongan mullet two block
Related reading
- ● klasemen rb salzburg
- ● bet gede
- ● erek erek kumbang
- ● joker merah 2d
- ● togel 14
- ● erek erek perkutut 4d
- ● apa itu togel dalam bahasa gaul
- ● internet download manager portable
- ● data master cambodia
- ● hewan setia pada pasangannya
- ● arti mimpi suami kecelakaan mobil
- ● nuwgol
- ● mpo mega slot
- ● kaisarpetir
- ● sgwin