idrjp
-
2024-10-07 08:33:50 Source:idrjp
Browse(79)
idrjp,roxy138,idrjp DEPUTI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga dari Aliansi Masyarakat Sipil, Fajri Nursyamsi, mengatakan praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja, bukan yang utama. Proses legislasi menggambarkan keterputusan antara wakil rakyat dengan konstituennya. "Pembentukan UU berhenti di ruang tertutup, partisipasi hanya dimaknai mobilisasi, asal ada, sebatas ceklis formalitas," ujarnya, Kamis (19/9). Baca juga : Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU Aspirasi publik yang diabaikan tersebut sesungguhnya secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi. Publik dinilai bukan bagian penting dalam pembentukan UU dibandingkan dengan transaksi kepentingan politik. "Jalur aspirasi terputus, sampai publik harus demo besar-besaran untuk menolak suatu RUU. Bahkan setelah didemo pun masih ada RUU-nya yang disahkan, RUU revisi UU KPK, RUU Revisi UU MK, RUU Ciptaker dan RKUHP contohnya," ungkapnya. Dalam kasus RUU Wantimpres kebiasaan berlanjut. Diperparah dengan RUU ini ditempatkan sebagai isu elitis, jadi semakin berjarak dengan publik. (Sru/M-4)
Previous article:ombak 123 login
Next article:allahumma inni as aluka ilman
Related reading
- ● rtp kangtoto hari ini
- ● idtoto4d
- ● lama waktu pertandingan sepak bola adalah
- ● anjing melahirkan
- ● link alternatif altogel
- ● grup dewasa wa
- ● wd388 slot
- ● mahkota hoki slot
- ● beli chip dengan pulsa
- ● demo pragmatic santa great gift
- ● server togel login
- ● rtp cr7vip
- ● no togel burung hantu 4d
- ● link rajabandot login
- ● slot toto togel