capten77
-
2024-10-08 08:13:49 Source:capten77
Browse(53725)
capten77,ikan gergaji togel,capten77 jpnn.com - MAKASSAR - Lebih dari setengah pemerintah daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum menjalankan kewajiban menyalurkan dana hibah pengamanan baik untuk TNI maupun Polri. Menurut Mendagri Tito Karnavian jumlah daerah yang belum merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengamanan pilkada untuk TNI bahkan mencapai 370 daerah dari 545 daerah yang akan menggelar pilkada. "Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda," ujar Tito pada Rapat Koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6). Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Mendagri menyebutkan ada dua macam kendala. Kemungkinan dari TNI belum mengajukan NPHD pengamanan atau sudah mengajukan tetapi belum disetujui oleh kepala daerah. Di institusi Polri untuk NPHD pengamanan secara nasional juga sama. Dia menyebutkan baru 194 pemda yang sudah, sisanya 351 pemda belum merealisasikan NPHD pengamanan pilkada. Berdasarkan data alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan pada institusi TNI secara nasional sebesar Rp 456,61 miliar.Ratusan Pemda Belum Realisasikan NPHD Pengamanan Pilkada
Rabu, 26 Juni 2024 – 23:03 WIB Dokumentasi - Mendagri Tito Karnavian mengatakan ratusan pemda yang akan gelar Pilkada 2024 belum merealisasikan NPHD untuk TNI maupun Polri. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri
Previous article:erek tuan tanah
Next article:kode alam 44
Related reading
- ● pin4d login
- ● lvo slot
- ● nomor punggung griezmann
- ● unogoal goaloo
- ● udin4d
- ● mimpi berak celana
- ● cream collagen apakah sudah bpom
- ● kentucky midday paito
- ● kamplengan shio
- ● paito macau jam 00
- ● interwin bet
- ● ohtogel link alternatif
- ● statistik randers fc vs agf aarhus
- ● buku mimpi 100 perak
- ● cara download domino spider