sirkuit4d claim bonus

sirkuit4d claim bonus,rtp pulaujudi,sirkuit4d claim bonus

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengebut pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tiga ruas tol pertama yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 adalah Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer, Jalan Tol IKN Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 kilometer, dan Jalan Tol Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 kilometer.

Selain tiga ruas tol utama tersebut, juga tengah dibangun Tol IKN Seksi 6A Simpang Riko-Outer Ring Road IKN, 6B Outer Ring Road-Sp. ITCHI, dan Seksi 6C Sp. ITCHI-Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, progres proyek Tol IKN Seksi 6A, 6B, dan 6C rata-rata sudah mencapai sekitar 40 persen.

"Tiga seksi, 6A, 6B, 6C lebih dari 40 persen," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Ada pun sebagian lahan proyek Tol IKN Seksi 6A dan 6B masuk dalam 2.086 hektar lahan IKN yang masih bermasalah.

Baca juga: Istana Garuda dan Istana Negara IKN Diresmikan Oktober 2024

"Totalnya kan 6A 6B itu kan sekitar hampir 45 hektar, dalam proses ganti rugi," lanjut Danis.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan telah disiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk pembebasan lahan tersebut melalui Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

"Kita siapkan Rp 140 miliar di PU untuk membayar itu nanti," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Anggaran kerohiman tersebut diberikan untuk ganti rugi lahan yang bakal dibangun untuk Jalan Tol IKN, Pengendali Banjir Sepaku, hingga Masjid Negara. Guna mempercepat proses ini, pemerintah juga telah membentuk tim terpadu.

"Sekarang mereka (tim terpadu) tinggal kerja proses negosiasi di lapangan," imbuh Basuki.

Ini menyusul adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.