Adhy Karyono: Tanpa PPPK, Provinsi Jawa Timur Lemah

jpnn.com - SURABAYA- Sebanyak 7.201 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.

Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri atas 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.

Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono yang menyerahkan SK itu memberikan pesan kepada seluruh PPPK Pemprov Jatim, yang baru menerima SK pengangkatan agar bisa memberikan dedikasi terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat.

• Guru PPPK Tak Langsung Mendapat Tunjangan Sertifikasi, Alasannya Peralihan Data

"Alhamdulillah, Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi, tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK, provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," kata Adhy Karyono di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7).

"Kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT (pegawai tidak tetap) atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru SMA/SMK yang sudah lulus passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar," ujarnya.

Adhy mengatakan dengan banyaknya pegawai yang diangkat maka tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi terhadap anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan.

• Info Terbaru PP Manajemen ASN, Jutaan Honorer Pasti Lega

Namun, dia menyataka bahwa hal itu tidak menjadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Adhy bahkan menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.

"Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," tuturnya.