KPK Didesak Usut Dugaan Suap Oknum BPK Pada Kasus Pembangunan KA BSL

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Masyarakat Peduli dan Anti-Korupsi (MPAK) Dedy Hariyadi Sahrul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menindaklanjuti dugaan suap pada oknum petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oknum petinggi BPK diduga menerima suap sebagaimana dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa (BSL) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (17/7).

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 1,1 triliun.

• Ronald Tannur Divonis Bebas, Anggota DPR Fraksi PKB Dukung Jaksa Ajukan Kasasi

Jaksa dalam dakwaannya menyebut oknum petinggi BPK diduga menerima aliran uang sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak yang bersumber dari proyek konstruksi BSL-18.

"Kami sebagai komunitas Masyarakat Peduli dan Anti Korupsi mendesak KPK agar mau turun tangan menindaklanjuti kasus ini, apalagi di sini ada oknum BPK," ujar Dedy dalam keterangannya, Senin (29/7).

Menurut Dedy lembaga antirasuah harus berani bertindak mengingat BPK merupakan lembaga yang sangat strategis karena bertugas mengawasi serta memeriksa penggunaan keuangan negara.

• Jaksa Kejari Medan Tuntut Pemilik 1.010 Butir Happy Five 6 Tahun Penjara

"Kalau menyangkut kasus oknum BPK diabaikan bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan bisa dilakukan? BPK itu bertugas memeriksa keuangan negara. Maka jangan sampai BPK masuk angin sehingga hasil pemeriksaannya bisa dimanipulasi," ucapnya.

Dedy kemudian mencontohkan Kejaksaan Agung RI yang sebelumnya mengusut kasus korupsi di BPK RI yang menyeret komisioner pimpinan BPK Ahsanul Qosasi.