pukulan yang tidak diperbolehkan dalam permainan bola voli

pukulan yang tidak diperbolehkan dalam permainan bola voli,mobil bugatti harga,pukulan yang tidak diperbolehkan dalam permainan bola voliJakarta, CNN Indonesia--

Sutradara sekaligus penulis naskahJoko Anwar kembali buka suara terkait revisi UU Pilkada. Ia menjadi salah satu pegiat seni yang ikut turun ke jalan menyuarakan penolakan pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8).

Dalam unggahan terbaru di media sosial, ia mengingatkan untuk tidak bermain-main dengan rakyat. Joko Anwar menegaskan rakyat tidak akan pernah diam.

Lihat Juga : Kiky Saputri soal Demo di DPR: Doakan Kami Berjuang lewat Jalur Dalam

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin Joko Anwar untuk mengutip cuitan tersebut.

Selain Joko Anwar, ada pula komika, serta artis lainnya, seperti Reza Rahadian, Arie Kriting, Abdel Achrian, Bintang Emon, Abdul Arsyad, Rigen Rakelna, Adjis Doa Ibu, Arif Brata, Yudha Keling, Sammy Notaslimboy, Abdur Arsyad, Yono Bakrie, hingga Mamat Alkatiri turun ke jalan.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, banyak lapisan masyarakat sedang demo di depan DPR serta beberapa kawasan di Indonesia karena menolak revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK pada Selasa (20/8) mengetok palu dua gugatan terkait Pilkada 2024 yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Melalui kedua putusan tersebut, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dan syarat usia cagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Panja RUU Pilkada DPR RI justru menafsirkan putusan MK dengan menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada dari jalur partai itu hanya berlaku ke partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP, satu-satunya partai yang menolak revisi UU Pilkada dibawa ke rapat paripurna.

Sementara itu delapan fraksi lainnya menyetujui hal itu. Fraksi yang setuju pengesahan revisi UU Pilkada adalah Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai NasDem, PKB, PPP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Lihat Juga : Geng Komika Ikut Demo Darurat Indonesia: Ready 'Tamasya' di Senayan

DPR pada Kamis (22/8) siang menunda gelaran paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal terbaru rapat paripurna dengan agenda revisi UU Pilkada.